Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

MESIASS
  perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa

 rubrik
  home
garis
  artikel
garis
  biografi
garis
  historiografi
garis
  gallery
garis
  historia
garis
  link
garis
  about us
garis
  kontak
garis
  buku tamu
 
 
 
HISTORIOGRAFI

Bung Karno: 100 Tahun dalam Sunyi


TANPA banyak diketahui orang, pasca-peristiwa Gerakan 30 September, Bung Karno telah 103 kali menyampaikan pidato politik. Pada Agustus lalu, sebagian pidato itu diterbitkan dalam dua jilid buku berjudul Revolusi Belum Selesai.

Lebih dari sekadar menggambarkan pembelaan Bung Karno atas berbagai tudingan, pidato itu juga melukiskan kesunyian seorang Bung Besar. Perintahnya tak dituruti, pidatonya hanya menjadi kembang api: membuncah lalu hilang bersama malam.

Hampir dua tahun suara Bung Karno nyaris tak terdengar. Ia seperti tokoh dalam novel Gabriel Garcia Marquez: lelaki yang melewati waktunya dalam 100 tahun kesendirian.


Istana Merdeka, Jakarta, 13 September 1966. Hari itu, Bung Karno berpidato di hadapan anggota Angkatan 1945. Nadanya berapi-api, mimik dan gerak tubuhnya membakar. Pada menit-menit pertama ia tampil prima. Memasuki setengah jam kedua, ia mulai kehilangan kepercayaan diri. Suaranya memang masih keras membahana, tapi isi pidatonya menunjukkan ia sedang tak yakin. "He, wartawan, (bagian) ini jangan dimasukkan. Cuma untuk inside information," katanya.

Kabar yang disembunyikannya itu adalah sinyalemen tentang KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia)—organisasi mahasiswa yang kukuh menyelenggarakan demonstrasi terhadap Presiden pasca-tragedi Gerakan 30 September—yang kesusupan preman-preman. "Cobalah. Tempo hari, pada waktu anak KAMI datang ke sini, saya juga berkata, KAMI itu bukan saja menggedor, menjebloskan ban, tapi juga kadang-kadang masuk rumah tangga orang, merampas ya arloji, ya uang, dan lain-lain. Apa dijawab waktu itu, jawabnya Cosmas Batubara (salah seorang pimpinan mahasiswa—Red.), KAMI diselundupi, Pak," kata Bung Karno mengutip.

Pada bagian yang lain Sukarno berkisah. "Pak Dasaad (pengusaha—Red.) pada suatu malam didatangi, boleh dikata, penyelundup. Pak Dasaad tak ada, Bu Dasaad ada di rumah.... Bu Dasaad bukan main beraninya didatangi pemuda-pemuda itu. Mau apa? (tanya Ny. Dasaad). Ini auto (mobil) kami ambil. Bu Dasaad (bilang) begini. Apa ini auto punya nenek lu? Pergi lu. Anak anak itu kena gertak mundur...," cerita Bung Karno.

Tetapi tak lama, Sukarno kembali gentar. "Jangan tulis, ya. Kalau tulis, saya tabokin kamu orang," katanya kembali mengancam wartawan yang hadir.

Tak biasanya Presiden Sukarno takut pada pers. Sepanjang sejarah Sang Pemimpin Besar Revolusi, tak pernah ia gentar pada materi pidatonya sendiri. "Seorang presiden yang pernah lantang berpidato di PBB saat itu begitu ciut nyalinya," kata sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam.

Pidato itu memang diucapkan Bung Karno pada hari-hari terakhir kekuasaannya. Setelah peristiwa G30S, praktis Sukarno tak lagi memiliki kesempatan berpidato di depan umum. Ia diasingkan dari publik, dan ruang geraknya dibatasi.

Tapi, tanpa banyak diketahui orang, sejak 30 September 1965 hingga 19 Januari 1967—masa ketika Sukarno menyampaikan pidato pelengkap Nawaksara yang menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama—Sukarno telah menyampaikan 103 pidato. Umumnya berisi pembelaan dirinya atas peristiwa G30S. Juga jawaban atas remuknya ekonomi Indonesia dan argumentasi mengapa ia tak juga mau membubarkan PKI, organisasi yang dituding tentara berada di balik prahara 30 September.

Selama hampir 40 tahun, tak banyak yang tahu tentang rangkaian pidato itu. Hingga Agustus lalu, 61 pidato Bung Karno itu diterbitkan dalam dua jilid buku berjudul Revolusi Belum Selesai.

Lalu orang terhenyak: betapa masa yang kurang dari dua tahun itu begitu menyakitkan bagi seorang Bung Karno. Pidatonya tak digubris, perintahnya dianggap angin lalu. Berulang-ulang, dalam berbagai kesempatan ia berkata, "I am still president, still Supreme Commander of The Arm Forces", "Kerjakan komandoku", "Jangan jegal perintah saya", "Jangan saya dikentuti".

Buku ini memang menyimpan masa-masa sulit seorang Bung Besar. Tragedi G30S dan ekonomi Indonesia yang remuk karena inflasi hingga 600 persen membuat wibawa presiden tersungkur. Mahasiswa turun ke jalan. Hadely Hasibuan, yang diangkat Sukarno menjadi Menteri Penurunan Harga, tak mampu berbuat banyak.

Angkatan Darat menguasai semua lini. Selama sepekan, pers Indonesia dilarang terbit kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha—dua koran yang dikendalikan tentara. Ketika itulah, juga setelahnya, propaganda tentara bekerja. Pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya disebut juga disertai pemotongan kemaluan dan pencungkilan mata. Untuk hal ini Sukarno memberikan kesaksian. "Tak ada kemaluan yang dipotong. Saya melihat visum et repertum. Tak ada pencungkilan mata. Yang disebut alat pencungkil mata itu nyatanya hanya alat penderas karet," kata Bung Karno pada 13 Desember 1965 di depan para gubernur se-Indonesia.

Sukarno memang terkesan berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap G30S. Peran PKI dalam peristiwa berdarah itu, misalnya, berkali-kali dibantahnya. Ia tak menolak ada petinggi PKI yang terlibat, tapi ia tak ingin PKI—sebagai salah satu pilar Nasakom—ditutup.

Ia bahkan jengkel ketika mahasiswa menuduh kabinet Dwikora yang dipimpinnya adalah kabinet Gestapu. "Saya bertanya, Mursyid (salah seorang menteri—Red.), apakah kau komunis? Bukan! Hartono, engkau komunis? Bukan! Sjafei, engkau komunis? Bukan! Basuki Rachmat, engkau komunis? Bukan! Orang di luar yel-yelkan kabinet ini kabinet Gestapu! Aku berkata, ini kip zonder kop, ayam yang tidak berkepala!" teriak Si Bung.

Terhadap pengalihan kekuasaan melalui Surat Perintah 11 Maret berulang-ulang ia menegaskan. "Ini saya terangkan begini, Saudara-saudara, apalagi pers asing mengatakan bahwa perintah ini adalah a transfer of authority to General Suharto. Tidak. It is not a transfer of authority kepada General Suharto. Ini sekadar perintah kepada Suharto untuk menjamin jalannya pemerintahan untuk ini, untuk itu, untuk itu."

Demo mahasiswa yang menyebut Bung Karno hanya mendahulukan proyek mercu suar—antara lain Monumen Nasional (Monas) dan planetarium di Taman Ismail Marzuki—dibantahnya dengan mulut yang pedas. "Monumen itu celana. Celana bagi bangsa yang sedang melakukan revolusi. Makanan jiwa agar rakyat berkobar semangatnya. Manusia tidak bisa hidup dari nasi dan roti tok!" Ia juga membela pembangun pusat belanja Sarinah di Jalan Thamrin, Jakarta, yang oleh demonstran dituding foya-foya. "Sarinah dapat berperan sebagai stabilisator harga. Sarinah-sarinah harus dibangun di seluruh Indonesia!" katanya.

Hampir semua pidato Bung Karno disampaikan tanpa teks: mengalir begitu saja, seenaknya, urakan, dan karena itulah semua letupan emosi dengan mudah dapat terekam. Dalam suatu pidato, mungkin karena jengkel, ia bahkan tak segan menyebut kemaluan pria dalam bahasa yang paling telanjang.

Sesekali ia nyinyir terhadap pers yang kerap salah mengutip ucapannya. Ketika memberikan pengantar saat mengumumkan perombakan Kabinet Dwikora, 12 Februari 1966, ia berceloteh. "Insya Allah, saya akan mengumumkan susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Disempurnakan dalam bahasa Inggris dikatakan reshuffle. Reshuffle itu ditulis ffle. (Koran) Api Pantjasila menulisnya ffel. Itu salah. Mana Api Pantjasila? Reshuffling kabinet ini tidak sebagai hasil tuntutan dari KAMI seperti ditulis Api Pantjasila. Sejak lama saya telah bermaksud mengadakan reshuffling kabinet. Tapi keadaan belum saya anggap tepat, sesuai, dan tenang...."

Kali yang lain ia marah meledak. Di hadapan anggota Golongan Karya di Istana Bogor 11 Desember 1965, ia merasa dikerjain karena jadwal pertemuan molor satu jam dari waktu yang ditentukan. Alasan panitia karena Rapat Kerja Golkar selesai juga terlambat. Si Bung meluap: "Inikah Golongan Karya? Inikah yang dinamakan menjunjung tinggi, patuh pada Kepala Negara, Presiden? Saya marah. ... Presiden satu jam menunggu.... Inlander kamu orang sekalian!"

Menurut Asvi, rentetan pidato Bung Karno dalam Revolusi Belum Selesai yang disusun secara kronologis menggambarkan gradasi suasana psikologis Sang Presiden. Pada pekan-pekan pertama setelah G30S meletus, Bung Karno masih berpidato dengan komando-komando ala seorang Pemimpin Besar Revolusi. Tapi belakangan, terutama dalam pidato pelengkap Nawaksara, pada 10 Januari 1967, yang memastikan ia kehilangan kekuasaannya, irama pidatonya makin tak bertenaga. "Kenapa saya saja yang diminta pertanggungan jawab atas peristiwa G30S yang saya namakan Gestok (Gerakan 1 Oktober) itu? Kalau bicara tentang kebenaran dan keadilan, maka saya pun minta kebenaran dan keadilan! Adilkah saya sendiri disuruh bertanggung jawab atas kemerosotan di bidang ekonomi?"

Saking frustrasinya menghadapi keadaan, pernah pula Bung Karno ngambek tak mau berpidato. "Itu terjadi pada Mei 1966," kata Asvi. Satu-satunya pidato yang ia lakukan pada bulan itu adalah ketika menghadiri upacara kenaikan pangkat Panglima Angkatan Udara Komodor Udara Roosmin Nurjadin, 29 Mei 1966. Pidato itu pun ia mulai dengan ucapan yang asam. "Saya tak akan memberikan amanat yang panjang-panjang. Saya akan diam saja lebih dahulu. Saya akan tutup mulut," katanya.

Bulan berikutnya, ketika melantik ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 15 Juni 1966, ia kembali mengulangi. "Saya tutup mulut seribu bahasa," katanya.

Sukarno mungkin tahu, ucapannya tak punya manfaat apa-apa lagi. Meski demikian, gelombang aksi pendukung Sukarno bukan tak ada. Sekitar 92 menteri, misalnya, menyatakan kesetiaannya kepada Sukarno pada 20 Januari 1966. Bulan berikutnya diadakan rapat raksasa kesetiaan kepada Pemimpin Besar Revolusi di Bandung. Pada 10 Maret 1966 sejumlah organisasi massa menyatakan kebulatan tekad mendukung Presiden.

Tapi sia-sia. Senja kala kekuasaan Presiden sudah tiba. Pidato pertanggungjawaban Bung Karno ditolak MPRS, dan sejak itu absahlah sudah upaya Orde Baru memberangus kemerdekaan Sang Orator. Ia sakit, lunglai, dan pada Juni 1970 ia wafat. Seratus tahun kesunyiannya pun berakhir.

Arif Zulkifli

------------------------------------------------------------------

Pidato dengan Tinta Biru

Maulwi Saelan, 77 tahun, masih menyimpan kenangan itu dengan penuh kasih. Suatu hari pada tahun 1964, Presiden Sukarno masuk ke mobil kepresidenan dengan tergesa. Hari itu sang Presiden hendak berpidato dalam sebuah acara kesenian yang digelar di Gedung Olahraga Senayan, Jakarta. Namun, karena saat itu jadwalnya sangat padat, Bung Karno tak sempat mempersiapkan materi pidatonya. Dalam perjalanan, sambil terkesan panik, ia bertanya kepada Saelan, "Menurutmu kira-kira aku harus ngomong apa di acara tersebut." Saelan, yang waktu itu ajudan Presiden, menjawab sebisanya, "Ya, sebaiknya Bapak bicara seputar acara itu saja."

Awalnya Saelan mengira Bung Karno benar-benar panik. Tapi rupanya Presiden cuma berpura-pura bingung untuk memancing ide dari orang sekitarnya. Terbukti, tanpa ide Saelan pun, Bung Karno berpidato begitu lancar dan memikat. Kata-katanya meluncur deras, terstruktur, bergelora, dan diselingi lelucon-lelucon yang segar.

Menurut Saelan, sebelum berpidato, Bung Karno memang kerap bertanya kepada siapa saja, termasuk rakyat jelata. Misalnya, kalau akan berpidato di Makassar, Bung Karno akan bertanya dulu ke sejumlah pejabat dan orang di sana sebagai masukannya. Ia kemudian mengolahnya. Kadang kala ia juga membuat coretan-coretan sebagai catatan kecil. Itu pun bila dianggapnya perlu. "Bung Karno lebih banyak berpidato tanpa teks," ujar bekas Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa itu.

Bung Karno biasanya melakukan persiapan khusus jika akan menyampaikan pidato kenegaraan seperti pidato 17 Agustus. Sebelum menulis pidato, Presiden RI pertama ini biasanya menyepi ke Istana Tampak Siring, Bali, atau Istana Kepresidenan Cipanas, Jawa Barat. Selain itu, Bung Karno juga membaca buku, majalah, koran, plus meminta sejumlah laporan dari para menteri dan pejabat negara lainnya. Kemudian ia baru menyusun pidatonya. "Untuk pengetikan, Bung Karno dibantu stafnya dari Sekretariat Negara," Saelan menjelaskan.

Hal senada diungkapkan Guntur Sukarnoputra. Menurut putra sulung Bung Karno itu, sejak dua minggu sebelum 17 Agustus, bapaknya mengumpulkan saran dari semua pihak. Dari partai politik, angkatan bersenjata, tokoh kemasyarakatan, menteri, pemuda, buruh, dan petani. Sang Bapak juga mempersiapkan bahan yang diambil dari majalah, berita, dan laporan dari luar negeri. Tentunya dipilih yang penting-penting. Semua itu dipelajari dan dibacanya satu per satu menjelang tidur atau pagi-pagi sambil duduk minum kopi. "Poin yang dianggap penting ditandainya dengan pensil merah atau biru," kata Guntur dalam buku Bung Karno, Bapakku, Kawanku, Guruku.

Setelah itu, Bung Karno membuat pokok-pokok masalah yang akan dikemukakan dalam pidato kenegaraan. Baru kemudian ia memilih judul yang tepat. Misalnya, untuk pidato 17 Agustus 1959, Bung Karno memilih judul "Re-discovery of our Revolution" (Penemuan Kembali Revolusi Kita), pidato yang dikenal juga sebagai Manifesto Politik (Manipol). Pilihan judul ini diambil karena sebelumnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai dasar negara.

Jika semua bahan itu telah dipelajarinya, barulah Bung Karno mulai menulis teks pidato berdasarkan pada poin-poin permasalahan yang telah ditentukan tadi. Dalam mempersiapkan pidato itu, Bung Karno selalu dibantu sebuah tim yang siap sedia 24 jam. Mereka terdiri dari seorang liaison officer yang membawahkan 2 sampai 3 pengetik cepat dari Sekretariat Negara. "Bapak biasanya menulis teks pidato itu di meja bundar besar di ruang tengah Istana Merdeka," tulis Guntur. Alat tulis yang biasa dipakai adalah pulpen Parker model terbaru. Biasanya Bung Karno akan memakai tinta biru muda atau biru tua merek Quink. Penulisan dilakukan di atas kertas kepresidenan ukuran folio.

Menurut Guntur, ketika pidato ditulis, tak seorang pun boleh mengganggu sang Bapak. Tamu rutin yang biasanya datang akan ditolak, kecuali tamu penting dengan kepentingan mendesak.

Setelah tulisan tangan selesai, naskah langsung diketik. Ketikan itu kemudian diperiksa dan diteliti kembali oleh Bung Karno—dikoreksi, ditambah, dan dikurangi, bila dianggap perlu. Hasil koreksian itu kemudian diketik sekali lagi di atas kertas kepresidenan. "Naskah itulah yang akan menjadi naskah asli teks pidato untuk dibaca dalam pidato kenegaraan 17 Agustus," kata Guntur.

Yang jelas, meski naskah selesai dibuat, pada saat pidato Bung Karno kerap menambah atau mengu-rangi beberapa hal dari naskah itu. Ilham yang tiba-tiba muncul pada saat berpidato biasanya langsung diucapkan meskipun itu tak ada dalam naskah. Begitu juga hal-hal yang tiba-tiba dirasa tak perlu diucapkan, Bung Karno tak mengucapkannya. "Jadi, antara teks asli pidato dan teks yang dibuat berdasarkan hasil notulensi atau rekaman biasanya terdapat perbedaan-perbedaan," tulis Guntur.

Nurdin Kalim

---------------------------------------------------------

Pidato Si Bung dalam Karung

Seribu naskah pidato Bung Karno tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Banyak yang telah menguning, ada yang dimakan rayap.

Empat lembar kertas itu terlihat kusam. Warna putih telah berubah menjadi cokelat muda. Lapisan debu tipis menyelimuti dokumen berkop "Sekretariat Negara Kabinet Presiden". Isinya: naskah pidato Bung Karno di depan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 22 Juni 1966. Naskah pidato yang diketik dalam bahasa Inggris tersebut penuh dengan coretan tangan. Rupanya, seorang korektor, mungkin juga Bung Karno, mencoba memperbaiki naskah penting itu.

Kini, dokumen itu, bersama sekitar seribu naskah pidato Bung Karno lainnya, tersimpan rapi di depot penyimpanan kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jalan Ampera Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. "Naskah itu adalah tumpukan harta karun yang penting," ujar Sri Handayani, Kepala Bagian Layanan Informasi ANRI.

Sejak awal 1970-an, tumpukan naskah pidato Bung Karno itu berada di gudang ANRI. Semuanya disimpan dalam kotak-kotak yang dibungkus karung. Karena banyaknya dokumen yang harus diurus, selain juga karena keterbatasan dana, ANRI baru mengolah naskah tersebut pada akhir tahun 1994.

Lembaga yang berada di bawah kontrol presiden tersebut menugasi empat arsiparis (tenaga ahli bidang arsip) untuk "merawat" bukti sejarah itu. Mereka membaca satu per satu naskah pidato tersebut, lalu menyusunnya berdasarkan tema dan tanggal pembuatan. Proses katalogisasi itu memakan waktu enam bulan. Sekarang, publik bisa melihat atau mengkopi dokumen tersebut.

Menurut seorang petugas arsip di sana, tiap enam bulan, dokumen itu diberi zat kimia (fumigasi) agar tak berjamur. Suhu udara juga dipertahankan pada kisaran 22-24 derajat Celsius agar kelembapan udara terjaga. "AC kami bekerja 24 jam," ujar Soleh, petugas yang merawat dokumen penting di ANRI.

Meski mereka berusaha keras memelihara, toh tak semua dokumen "selamat". Beberapa naskah pidato Bung Karno, misalnya, meski telah tersimpan rapi dalam map khusus, kondisinya menyedihkan. Naskah pidato Bung Karno pada penutupan Sidang Umum IV MPRS pada 6 Juli 1966, misalnya, terlihat rusak. Beberapa bagian naskah itu sudah bolong-bolong dimakan rayap.

Idealnya, semua naskah penting tersebut dibuatkan back-up yang memadai. Sri Handayani menyebut pembuatan mikrofilm sebagai alternatif terbaik. Tapi, untuk setiap 400 halaman dokumen, dibutuhkan biaya produksi Rp 700 ribu. "Kami belum memiliki anggaran untuk itu," ujar Handayani. Di tengah krisis keuangan negara yang parah, pelestarian dokumen sejarah menjadi prioritas nomor buntut. "Tapi, saat ini setidaknya kami telah ikut menjaga agar sejarah tak hilang," ujar Rinta Kurniati, arsiparis yang ikut mengerjakan proyek tersebut, menghibur diri.

Beruntung sebagian naskah pidato Bung Karno kini telah didokumentasi dalam dua edisi buku Revolusi Belum Selesai. Tapi itu pun sebetulnya bukan proyek yang disengaja untuk menjaga ribuan halaman dokumen tersebut. Bonnie Triyana, salah seorang editor buku Revolusi, misalnya, secara tak sengaja "menemukan" naskah penting tersebut ketika ia mengumpulkan bahan untuk menyusun skripsi pada Februari 2003. Semula ia hanya diizinkan meminjam naskah pidato itu lima buah per hari. Belakangan, karena seringnya bolak-balik ke Arsip Nasional, petugas di sana memberi kemudahan meminjam lebih banyak dari seharusnya.

Bersama Budi Setiyono dari Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah (Mesiass), Bonnie lalu menerbitkannya dalam bentuk buku. Mereka lalu dibantu Jaap Erkelens, bekas Ketua Lembaga Kebudayaan Belanda (KITLV), untuk mengindonesiakan sejumlah kata Belanda yang kerap dipakai Presiden Sukarno.

Hasilnya lumayan. Hanya dalam beberapa bulan, buku yang dicetak 1.500 eksemplar itu laris manis dan kini sedang memasuki cetakan kedua. Tak cuma itu, menurut Bonnie, di Cilacap, Jawa Tengah, beberapa Sukarnois tua punya cara tersendiri untuk "mengawetkan" ingatan mereka pada Bung Karno. Mereka meminta seorang anak muda membacakan seluruh naskah dalam buku itu, lalu merekamnya dalam 21 kaset. Untuk melepas kangen, "Mereka kerap mendengarkan kaset rekaman itu beramai-ramai," ujar Bonnie terkekeh.

Sebanyak 61 pidato Bung Karno yang terekam dalam buku Revolusi Belum Selesai adalah harta karun yang terselamatkan. Seribu naskah lainnya kini teronggok. Mungkin selamat, bisa juga remuk dimakan rayap.

Setiyardi

----------------------------------------

Magma yang Terpendam

Selama puluhan tahun, pidato Bung Karno adalah magma yang bisa membakar sekaligus membius orang ramai. Menjelang kejatuhannya, magma itu terpendam dan tak digubris orang. Berikut petikan beberapa pidato di hari-hari terakhir kekuasaan si Bung.

Amanat Presiden Sukarno pada Pelantikan Para Menteri Baru Kabinet Dwikora di Istana Merdeka, Jakarta, 24 Februari 1966 (Buku II Revolusi Belum Selesai hlm. 1)

Barangkali ada baiknya ini kali saya tegaskan sekali lagi, salah anggapan seseorang atau golongan bahwa saya, apalagi sebagai Pemimpin Besar Revolusi, tetapi juga sebagai persoon, bisa dan mau dijungkrak-jungkrakkan, didorong-dorong, dituntut-tuntut. Dalam bahasa Inggris, I know my job, I know my job!... Tidak peduli dari mana itu! Tidak dari PKI, tidak dari KAMI! (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia—Red). Malahan pernah saya berkata, hier sta ik, di sini aku berdiri, inilah Bung Karno, inilah Perdana Menteri, inilah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, inilah Pemimpin Besar Revolusi! Saya tidak akan mundur setapak pun, tidak akan mundur setapak pun, tidak akan mundur, kataku di Bogor tempo hari! Ini pimpinanku! Saya menghendaki agar supaya pimpinanku itu diikuti jikalau memang aku ini masih dianggap Pemimpin Besar Revolusi.

Amanat Presiden Sukarno pada Rapat Umum Hari Wanita Internasional di Istora Senayan, Jakarta, 8 Maret 1966 (Buku II Revolusi Belum Selesai hlm. 53)

Ada ibu-ibu rumah tangga yang mengatakan, ya, tuntutan mereka (para mahasiswa yang meminta harga diturunkan serta PKI dan kabinet Dwikora dibubarkan—Red) sebenarnya benar, minta ini minta itu, menuntut ini menuntut itu. He ibu-ibu rumah tangga, sadarlah bahwa di belakang tuntutan itu ada hal-hal yang harus kita ketahui.

Aku ini, saudara-saudara, kalau boleh mengadakan suatu perbandingan, seperti bandingannya Nabi Isa yang pada waktu menderita memohon kepada Tuhan: Heer, want ze weten niet wat ze doen. Ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka itu sebetulnya tidak mengerti....

Oleh karena itu, aku, aku kepada anak-anak kecil, kepada wanita-wanita, kepada pemuda-pemuda yang sekarang ini on the move mengongkrek-ongkrek kewibawaan pemerintah..., meskipun mereka mengatakan Hidup Bung Karno, Hidup Bung Karno; aku juga berkata demikian..., Ya Tuhan ampunilah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.

Amanat Presiden Sukarno pada Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Para Menteri Utama dan Para Menteri Dalam Kabinet Ampera, Istana Negara, Jakarta, 28 Juli 1966 (Buku II Revolusi Belum Selesai hlm. 183 dan 185)

Saya plong MPRS mengukuhkan Surat Perintah saya, 11 Maret. Boleh dikatakan Surat Perintah saya 11 Maret itu diambil oper oleh MPRS....

Jadi saudara-saudara jangan salah pengertian lo, jangan kira bahwa saya merasa, apa itu, terjegal atau bagaimana, manakala MPRS mengukuhkan SP 11 Maret itu. Oo, tidak! Saya malah gembira, malah senang bahwa perintah saya 11 Maret itu, bukan hanya perintah saya saja, tetapi perintah yang seluruhnya diambil oper oleh MPRS....

Saya baca sekali lagi. Memutuskan, memerintahkan kepada Pak Harto untuk—dengarkan betul-betul ya—atas nama Presiden/Pemimpin Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi: satu, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi....

Ini saya terangkan begini, saudara-saudara, apalagi para asing, pers asing mengatakan bahwa perintah ini adalah a transfer of authority to General Suharto. Tidak. It is not a transfer of authority kepada General Soeharto. Ini sekadar perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan untuk ini untuk itu, untuk itu."

Amanat Presiden Sukarno di Hadapan Para Mahasiswa HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di Istana Bogor, 18 Desember 1965 (Buku I Revolusi Belum Selesai, hlm. 302)

Karena itu, saya selalu mengadakan appeal kepada semua, semua, semua, semua golongan dari rakyat Indonesia ini, jangan memecahkan negara, jangan memecahkan bangsa. Khusus mengenai Islam, orang Islam, saya kadang-kadang sedih melihat bahwa di kalangan orang Islam tidak mengerti hukum-hukum Islam itu.... Misalnya, ya, misalnya di Jawa Timur. Demikian dilaporkan oleh Gubernur Jawa Timur, oleh Panglima Jawa Timur, dan juga dari pengetahuan info-info kami sendiri, di Jawa Timur atau Jawa Tengah itu banyak sekali Pemuda Rakyat atau anggota PKI atau orang yang hanya simpati saja kepada PKI dibunuh, disembelih, atau ditikam atau dipentungi, dikepruki sampai pecah kepalanya; itu satu kejadian.

Tapi kemudian ini jenazah yang lehernya tergorok, yang kepalanya pecah dikepruk, karena perutnya keluar ia punya usus karena ditikam, jenazah ini kalau ada orang yang mau ngerumat, ngerumat itu bahasa Jawa Timur. Apa ngerumat, mengurus, ngerumat jenazah ini, awas, engkau pun akan kami bunuh. Malah banyak jenazah ini di-keler-kan begitu saja.

Amanat PJM Presiden Sukarno pada Pembukaan Konferensi Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 13 Desember 1965 (hlm. 247, buku I Revolusi Belum Selesai, hlm. 248)

Begini, tatkala sudah terjadi Lubang Buaya, jenazah-jenazah daripada jenderal-jenderal kita dibawa ke sana dan dimasukkan ke dalam sumur. Ooh, itu wartawan-wartawan surat kabar menulis bahwa jenderal-jenderal itu disiksa di luar perikemanusiaan. Semuanya katanya, maaf saudari-saudari, semuanya dipotong mereka punya kemaluan. Chaerul ndak ngerti kemaluan itu apa? Malahan belakangan juga di dalam surat kabar ditulis bahwa ada seorang wanita, yang bernama Djamilah, menyatakan motongnya kemaluan itu dengan pisau silet. Bukan satu pisau silet, tetapi lebih dulu 100 anggota Gerwani dibagi silet. Dan silet ini dipergunakan untuk mengiris-iris kemaluan. Demikian pula dikatakan bahwa di antara jenderal-jenderal itu matanya dicukil....

Saya pada waktu itu memakai saya punya gezond verstand (akal sehat), saudara-saudara. Dan dengan memakai saya punya gezond verstand itu saya betwijfellen, ragukan kebenaran kabar ini. Tetapi saya melihat akibat dari pembakaran yang demikian ini. Akibatnya ialah masyarakat seperti dibakar...!

Nah, saudara-saudara, waktu belakangan ini saya dapat bukti bahwa memang benar sangkaan saya itu. Bahwa jenderal-jenderal yang dimasukkan dalam Lubang Buaya itu tidak ada satu orang pun yang kemaluannya dipotong. Saya dapat buktinya dari mana? Visum repertum daripada tim dokter-dokter yang memeriksa jenazah-jenazah daripada jenderal-jenderal yang dimasukkan dalam sumur Lubang Buaya itu.

Pidato PJM Presiden Sukarno pada Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Bogor, pada 6 Nopember 1965 (Buku I Revolusi Belum Selesai, hlm. 82)

"Ik ga weer iets uit de school, klappen, saudara-saudara. Rahasia. Kami, di antara banyak bukti-bukti itu, mempunyai satu bukti bahwa Amerika uit de hand van Duta Besar Jones—Jones itu persoonlijk begitu baik kepada saya—pernah memberikan uang 150 juta kepada seseorang. Het is veel (banyak) lo, 150 juta rupiah..., 150 juta rupiah diberikan kepada seseorang untuk apa? Ternyata dari surat serah dan surat terima—atas sumpah lo, dengan sumpah bahwa uang ini dipergunakan untuk apa? Untuk menganjurkan, atau mempropagandakan, untuk memperkembangkan, di sini the free world ideology ..."

Amanat PJM Presiden Sukarno pada Sidang Panca Tunggal Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 23 Oktober 1965 (Buku I Revolusi Belum Selesai, hlm. 44)

Tapi kadang-kadang itu cuma ucapan mulut saja. Bukan dari semua, dari beberapa oknum. Ucapan mulut katanya taat, tetapi di dalam perbuatannya saya merasa oleh mereka itu dikentutin sama sekali! Dan tegas saya punya perintah ialah jangan bakar-bakar, jangan kobar-kobarkan sentimen....

Saya terus terang, pada satu hari ik heb eruit gedondera (saya tendang keluar) seorang yang memimpin surat kabar ini, eruit! Oleh karena dia itu membakar terus. Dan membakar secara kampung, saudara-saudara. Kemarin pun saya sudah marah-marah lagi. Achmadi, saya merasa marah. Salah satu surat kabar mengatakan misalnya Bapak Djuanda matinya oleh karena minum! Minuman dari RRT (sebutan untuk Cina ketika itu—Red). Ya apa tidak, ada surat kabar menulis begitu! Coba, ini saya mengerti, saya tahu, maksudnya ini ialah menghasut kita agar supaya curiga kepada RRT, marah kepada RRT.... Tapi itu sengaja, saudara-saudara, dari pihak surat kabar ini membangunkan suasana benci kepada RRT, benci kepada Tionghoa. Apa akibatnya nanti? Rasialisme berkobar-kobar di sini.

Ignatius Haryanto, AZ

-------------------------------------------------------------

Secarik Sejarah yang Raib

Notulensi pidato Bung Karno tanggal 6 Oktober 1965 lenyap tak berbekas. Betulkah karena memuat pembelaan Nyoto terhadap peristiwa G30S?

Bogor, 6 Oktober 1965. Negara genting. Rabu pagi itu Bung Karno menelepon semua menteri supaya menghadiri sidang Kabinet Dwikora di Istana Bogor. Inilah rapat kabinet pertama yang diadakan Presiden setelah peristiwa G30S meletus. Sepekan baru berlalu sejak tujuh perwira tinggi TNI tewas dibunuh di Lubang Buaya. Jakarta diliputi pertanyaan besar: apa yang sesungguhnya terjadi? Betulkah Partai Komunis Indonesia terlibat? Betulkah Bung Karno melindungi PKI?

Semua menteri segera bergegas ke Bogor. Perjalanan dua jam ditempuh para menteri dengan mobil dinas mereka. Beberapa di antaranya bahkan dikawal panser militer. Dua orang yang juga meluncur ke Bogor adalah Nyoto dan M.H. Lukman—keduanya menteri negara yang juga pengurus teras PKI, partai yang dituding tentara berada di belakang prahara G30S. Ketua PKI, D.N. Aidit, yang juga salah satu menteri, telah hengkang ke Solo pada 1 Oktober pagi.

Sidang sendiri baru dimulai menjelang siang. "Ada sekitar empat puluh menteri hadir," kata Mohamad Achadi, mantan Menteri Transmigrasi Kabinet Dwikora, yang juga hadir di Istana Bogor. Termasuk di sana adalah Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara Omar Dhani dan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Menteri Koordinator Hankam, Jenderal A.H. Nasution, tak hadir. Suasana tegang. Achadi, kini 72 tahun, masih ingat setiap orang di ruangan itu saling waswas dan curiga satu sama lain.

Tak lama kemudian, Sukarno membuka sidang. Ia lalu memberi kesempatan kepada Nyoto sebagai Wakil Ketua II PKI untuk bicara. "Saudara Nyoto, kamu punya statement untuk disampaikan, silakan," ucap Sukarno seperti ditirukan Achadi. Ada dugaan Sukarno mempersilakan Nyoto bicara—bukan Lukman, yang juga adalah Wakil Ketua I PKI—karena Sukarno merasa dekat dengan Nyoto. Selain menteri, Nyoto adalah orang yang kerap menulis naskah pidato untuk Presiden.

Nyoto lalu mengeluarkan secarik kertas berisi tulisan tangan. Ia kemudian menyatakan bahwa PKI tidak bertanggung jawab atas peristiwa berdarah G30S. "Kejadian itu adalah masalah internal Angkatan Darat," kata Nyoto, seperti ditirukan Setiadi Reksoprodjo, mantan Menteri Listrik dan Energi Kabinet Dwikora, kepada TEMPO.

Usai pernyataan Nyoto, Sukarno menyambung dengan pidato pendek. "Tak lebih dari 30 menit," ujar Achadi, yang pernah mendekam dalam penjara Orde Baru selama 12 tahun. Sumber lain menyebutkan rapat itu berlangsung lima setengah jam. Isi pidato Sukarno, menurut Achadi, adalah pembelaan Presiden bahwa tragedi ini adalah hal biasa dalam perjalanan sejarah bangsa.

"Selalu ada peruncingan-peruncingan kekuatan. Kalau Darul Islam merupakan peruncingan kanan, Permesta peruncingan nasionalis, maka ini peruncingan kiri," tutur Sukarno. Pada bagian lain, Sukarno menyebutkan peristiwa G30S hanyalah riak kecil dalam revolusi Indonesia. "Jika benar G30S didalangi PKI, tentu PKI bertindak kekanak-kanakan," kata Bung Karno. Ucapan ini pernah pula dikatakan Bung Karno pasca-pemberontakan PKI di Madiun, 1948.

Tak seperti pidato-pidato Bung Karno lainnya yang rapi didokumentasi oleh Sekretaris Negara dan Arsip Nasional, pidato 6 Oktober itu tak berbekas. "Saya sudah berusaha mencari ke Arsip Nasional dan Sekneg, dan tidak ditemukan," ujar sejarawan Asvi Warman Adam.

Dua buku Revolusi Belum Selesai, yang memuat pidato Bung Karno pasca 30 September 1965, tak memuatnya. Di sana pidato Bung Karno yang disusun secara kronologis melompat dari pidato tanggal 3 Oktober 1965 langsung ke pidato 10 Oktober 1965. Asvi, mengutip seorang bekas menteri Kabinet Dwikora, menduga naskah itu sengaja dihilangkan karena memuat "pembelaan" Nyoto.

Betulkah? Tak jelas. Amarzan Loebis, wartawan senior yang hadir di Istana Bogor pada saat itu, mengakui bahwa Nyoto memang menyampaikan pidato pendek untuk menjelaskan posisi PKI dalam tragedi G30S. Sukarno berkali-kali pula menyebut nama Nyoto untuk mendapatkan pembenaran tentang pandangan Presiden terhadap G30S. "Sukarno menunjuk Nyoto dan bilang, masa orang seperti ini mau berontak," kata Amarzan.

Sebelum berangkat ke Bogor, Lukman sempat mampir ke rumah Nyoto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di sana mereka saling menyatakan tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. "Mereka berpelukan hanya dua meter dari hadapan saya," kata Amarzan Loebis lagi (lihat, Sang Orator di Senja Masa).

Sayangnya, tak ada dokumentasi yang bisa menjelaskan drama dalam rapat di Istana Bogor itu dengan lengkap. Saat itu memang beberapa wartawan Istana datang meliput. Tapi tak semua berani menuliskannya di koran. Maklum saja, saat itu semua media tiarap di bawah bayang-bayang kekuasaan Angkatan Darat. "Padahal sidang itu penting karena merupakan pertemuan resmi Nyoto dengan Sukarno," kata Achadi.

TEMPO, yang berusaha menelusuri keberadaan dokumen itu, tak mendapatkan hasil yang memuaskan. Laporan wartawan Radio Republik Indonesia, Darmo Sugondo (alm.), yang hadir dalam rapat itu, tak jelas keberadaannya. RRI hanya menyimpan dokumen mereka periode lima tahun terakhir.

Satu-satunya media yang memuat secuil berita tentang rapat bersejarah itu adalah Kompas edisi 7 Oktober 1965. Berita ini dibuat berdasarkan keterangan pers usai sidang yang dibacakan Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio.

Kompas menuliskannya dalam tiga kolom pendek. Bukan notulensi lengkap pidato Bung Karno, melainkan garis besarnya saja. Di antaranya, Bung Karno mengutuk pembunuhan buas G30S dan pelakunya. Presiden juga mengatakan tidak membenarkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia. Ia juga menegaskan hanya dirinyalah satu-satunya orang yang berwenang mendemisionerkan Kabinet Dwikora.

Seperti keterangan Achadi, laporan Kompas itu juga menegaskan penjelasan Bung Karno bahwa peristiwa G30S adalah bagian dari rangkaian revolusi Indonesia yang belum selesai. "Supaya rakyat Indonesia tidak pecah dan menyeret munculnya nekolim (neokolonialisme dan imperialisme) baru, supaya rakyat Indonesia tidak diadu-domba dan dikemudikan oleh perasaan dendam, insya Allah saya (akan) mencari penjelasan politik yang adil demi keselamatan revolusi Indonesia," tutur Sukarno.

Apa penjelasan politik itu? Menurut Amarzan, dalam pertemuan yang lain, Bung Karno pernah menyebut akan membubarkan PKI, mengadili semua orang PKI yang terlibat dalam G30S, dan membentuk partai baru untuk menampung sisa-sisa PKI yang tidak terlibat. "Partai baru itu dasarnya adalah Sukarnoisme dan akan dipimpin oleh Nyoto," kata Amarzan. Sukarno tampaknya sudah patah arang terhadap D.N. Aidit, yang secara tersirat pernah ditudingnya sebagai pimpinan PKI yang keblinger. "Saat menerima delegasi sebuah organisasi pemuda nasionalis, dekat menjelang G30S, Bung Karno pernah bilang, 'Aidit itu makin kurang ajar. Nanti saya hajar dia'," kata Amarzan lagi.

Tapi sejarah tinggal sejarah. Nyoto, seperti juga D.N. Aidit dan Sukarno, tak pernah bisa menjelaskan sejarah dalam versi mereka. Pidato si Bung Besar bahkan tak bisa dibaca publik hingga buku Revolusi Belum Selesai ini diterbitkan. Tak semuanya lengkap: pidato 6 Oktober 1965 kini tetap jadi misteri.

Endah W.S.

----------------------------------------------------------------

Sang Orator di Senja Masa

HARI terasa sangat panjang di Istana Bogor, 6 Oktober 1965. Sebelum saya benar-benar terbangun pada Rabu pagi itu, Hardono, satu di antara staf keamanan Menteri Negara Nyoto, mengetuk pintu kamar kos saya di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, yang hanya terpisah satu rumah dari Mess Perwira Tjakrabirawa, tempat tinggal Letnan Kolonel Untung, "pemimpin" Gerakan 30 September.

"Bung diajak Bung Nyoto ke Istana Bogor," kata Hardono dengan wajah serius. "Ngapain?" saya bertanya. "Kayaknya diminta motret," katanya. "Tapi ndak usah bawa toestel, pakai Bung Nyoto punya," ia melanjutkan. Saya maklum: Nyoto tentu tahu alat-alat potret saya tak lebih dari sekelas Kiev, buatan Rusia, yang sebentar-sebentar engkol filmnya macet.

Tak sampai lima menit kami sudah berada di ruang tamu rumah Nyoto di Jalan Malang, Menteng, Jakarta Pusat. Pada hari-hari tertentu saya biasa datang ke rumah itu, meminjam buku atau menonton Nyoto bermain musik dengan teman-teman masa mudanya, antara lain Jack Lesmana. Dalam sekejap Nyoto muncul, menyalami saya, lalu menyerahkan dua kamera dan segepok film. "Buatlah foto sebanyak-banyaknya," katanya. "Foto apa?" saya bertanya. "Apa saja."

Dalam hitungan menit pula sebuah mobil resmi menteri—Dodge Dart—berhenti di depan rumah. Penumpangnya, Menteri Negara dan Wakil Ketua I CC PKI, M.H. Lukman, memasuki ruang tamu. Lukman tak mengenal saya, dan inilah pertemuan saya yang pertama dengan dia. Lukman dan Nyoto mengenakan setelan putih-putih, "pakaian resmi" anggota Kabinet Dwikora.

Di depan saya kedua orang itu bersalaman, berpelukan, kemudian saya dengar Nyoto bertanya, "Apa sebetulnya yang terjadi?" Lukman menjawab, "Saya juga tak tahu!" Mampus, pikir saya. Kalau betul kedua orang ini tak tahu apa yang terjadi pada 30 September 1965, lalu siapa yang berada di balik peristiwa yang, konon, digerakkan oleh PKI itu? Nyoto, pada akhir September itu, memang sedang berada di Medan dalam rombongan Wakil Perdana Menteri I Subandrio.

Dalam kendaraan terpisah, kami berangkat ke Bogor, langsung menuju Istana. Pengawalan di sana terasa lebih ketat dari biasanya. Beberapa menteri datang dengan pengawalan panser, di antaranya Menteri Negara Boegi Sumpeno, kolonel polisi. D.N. Aidit tak tampak di antara para menteri. Selama beberapa hari beredar kabar, Ketua CC PKI itu minggat ke Jawa Tengah.

Tak banyak yang dihasilkan sidang kabinet itu. Nyoto membacakan pernyataan ringkas ketidakterlibatan PKI dengan Gerakan 30 September. Kemudian Bung Karno berpidato, singkat juga, yang pada dasarnya mengulangi pidatonya yang kemarin-kemarin, bahwa kejadian tersebut adalah "...een rimpeltje in de oceaan...."—sebuah riak di tengah samudra.

Itulah untuk pertama kalinya saya merasakan pidato Bung Karno seperti tidak terstruktur, dan tidak terlalu fokus. Ia, misalnya, di samping menyatakan PKI cukup banyak berjasa dalam revolusi Indonesia dan sebagai partai tidak bersalah, juga "menyenggol" Gerakan 30 September sebagai "penyakit kekanak-kanakan" yang dipersamakan dengan Peristiwa Madiun 1948. Di dalam kepustakaan Leninisme, "penyakit kekanak-kanakan" adalah nama lain untuk "penyakit kekiri-kirian", yang biasanya dirujukkan kepada partai komunis yang ingin cepat menang dan melupakan penggalangan kekuatan front nasional.

Bung Karno terkesan lelah, walau tampak masih berwibawa. Seusai sidang, semua menteri bergegas pulang. Ia saya lihat berbincang-bincang sebentar dengan Nyoto, sebelum masuk ke ruangan dalam Istana. Itulah pula untuk terakhir kalinya saya menyaksikan kedua orang itu.

Untuk seorang wartawan muda pada masa itu, mendengarkan pidato Bung Karno merupakan keasyikan tersendiri. Artikulasinya bagus, intonasinya dinamis, dan ia sering mengulang kalimat tertentu sehingga memudahkan pencatatan. Saya dengar beberapa pidatonya ditulis oleh orang lain, termasuk Nyoto. Tapi, dalam pidato tanpa teks pun, Sukarno tetap memikat.

Bung Karno selalu seperti punya "skenario" yang matang untuk membangkitkan dan "mempermainkan" emosi massa. Dia tahu persis kapan waktu yang tepat untuk menggunakan frasa "ganyang," "holopis kuntul baris," "bercancut taliwondo," atau "ini dadaku, mana dadamu," yang sebelumnya tak dikenal dalam khazanah pidato di Indonesia. Begitu meluncur dari Bung Karno, frasa itu segera menemukan "rumah"-nya di hati jutaan rakyat Indonesia.

Dengan kefasihannya dalam beberapa bahasa asing, ia bisa "seenaknya" mengutip kalimat orang besar mana saja dalam bahasa aslinya. Bahkan Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia pada masa itu, Howard P. Jones, mampu terkekeh ketika dituding Bung Karno dalam sebuah pidatonya di Senayan: "Go to hell with your 'Indonesia going to collapse'!" Biasanya, setelah dituding begitu, besoknya Duta Besar Jones dan Nyonya diundang ke Istana Bogor untuk sarapan nasi goreng....

Tapi sesungguhnyalah, terutama sejak awal 1965, kesehatannya tak lagi bagus. Pada awal September tahun itu, ketika saya menyertai serombongan penghadap yang ikut sarapan pagi di beranda Istana Negara, kami menyaksikan berbagai suntikan, pil, kapsul, dan madu arab bolak-balik disodorkan oleh tim kesehatan kepresidenan yang mendampingi Bung Karno. Pada acara-acara malam pun, setelah acara resmi, Bung Karno lebih sering melepas sepatu, dan tampaklah kakinya yang membengkak.

Setelah 6 Oktober 1965, saya hanya mengikuti pidato Bung Karno dari radio dan televisi. Jelas sekali terasa, kesempatannya berpidato di depan massa yang besar mulai dibatasi. Kehilangan kontak langsung dengan lautan massa itu membawa perubahan tersendiri dalam pidato-pidato Bung Karno. Ia tak lagi sebergelora dulu, tapi sebaliknya, di lingkungan yang lebih kecil ia seperti lebih bebas dan spontan, termasuk dalam menggunakan kata-kata yang rada "saru". Atau itu hanya bagian dari kemarahan dan kejengkelannya yang terpendam? Apalagi setelah pidato kenegaraan (dan "pertanggungjawaban")-nya bolak-balik ditolak oleh MPR(S) pasca-G30S, semangat berpidato Bung Karno menyusut drastis.

Keahlian Bung Karno berpidato sangat tidak sebanding dengan kemampuannya menyanyi. Ia hampir tak pernah menampik kesempatan tarik suara, tapi orkes yang mengiringi selalu mengalami kesulitan untuk mencari tangga nada yang pas dengan suara si Bung. Pilihan lagunya tak banyak. Kalau bukan Di Timur Matahari, tentulah Siapa Bilang Bapak dari Blitar, Burung Kakaktua dengan lirik improvisasi, atau paling jauh Aryati. Ia suka lagu keroncong, dan hafal sejumlah gubahan komponis klasik Barat.

Ketika malam-malam yang menyenangkan itu pun mulai "dibredel", makin lengkaplah persiapan menuju babak penutup sang Orator. Ia sudah dipisahkan dari massanya, dari sahabat-sahabatnya, bahkan dari keluarganya. Yang tersisa hanyalah sejumlah penyakit dan sebuah era yang siap ditelan senja masa, menuju malam sangat panjang.

Amarzan Loebis



Sumber: Iqra, TEMPO, No. 34/XXXII/20 - 26 Oktober 2003


Kembali

 
Copyright © 2000