|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
 |
| perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa |
|
Asvi Warman Adam Perlu Dilakukan Demiliterisasi Sejarah Indonesia SEJARAWAN dan peneliti pada Puslitbang Politik dan Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Asvi Warman Adam mengatakan, pelurusan sejarah Indonesia perlu disegerakan. Indoktrinasi selama puluhan tahun terhadap sejarah yang didominasi oleh interpretasi ala Orde Baru, membuat kita prihatin. "Sebab, telah terjadi distorsi berlebihan dalam penulisan sejarah masa Orde Baru, dengan menyebut gejolak politik di daerah sebagai pemberontakan, mempunyai keinginan memisahkan diri," kata Asvi Warman Adam di forum seminar sejarah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Senin (21/8) di Padang. Dikatakan, sejarah pada hakikatnya berubah dan berkembang terus. Bila ada data atau penemuan baru, maka sejarawan dapat melakukan revisi sejarah atau menulis kembali sejarah. Namun, dalam kasus sejarah Orde Baru, tidak ada istilah "penulisan kembali sejarah". Karena masalahnya lebih dari sekadar persoalan metodologi, tetapi sudah keluar dan menyentuh aspek politik atau lebih tepat rekayasa sejarah. "Sejarah itu secara sistematis direkayasa untuk kepentingan penguasa rezim Orde Baru. Karena rezim itu didominasi militer dan tokoh yang menjadi narasumber utamanya juga seorang jenderal, maka sejarah Orde Baru tak ubahnya sebagai sejarah operasi tentara," jelas Asvi yang juga Ketua Bidang Pendidikan Masyarakat Sejarawan Indonesia. Ia melukiskan, dalam buku IPS Sejarah untuk SMP Kelas III (CST Kansil, terbitan Erlangga tahun 1997) wacana militer itu dituliskan sebagai berikut: "Pemberontakan PRRI-Permesta muncul dari situasi pertentangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pertentangan itu terutama mengenai masalah otonomi dan perimbangan anggaran di Pusat dan Daerah. ...Akibat pertentangan itu, pada tahun 1956 terbentuk kelompok-kelompok militer yang anti Pemerintah Pusat. Kelompok itu antara lain Dewan Gajah di Medan yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon, Dewan Banteng di Padang yang dipimpin oleh Letkol Achmad Husein dan Dewan Manguni di Manado yang dipimpin oleh Mayor Somba....". Dalam buku sejarah itu, lanjut Asvi, mengenai PRRI tidak ada lagi keterangan tambahan, kecuali uraian mengenai operasi militer yang dilakukan untuk menumpas gerakan itu. "Untuk apa pengetahuan umum mengenai operasi militer, apalagi bila pelajar harus menghafal tanggal pelaksanaan operasi tersebut. Barangkali pencantuman nama Ibnu Sutowo juga dalam rangka memberikan legitimasi sejarah kepadanya untuk kelak memimpin Pertamina atas jasanya dalam operasi militer di Sumatera Selatan," ujarnya. Dalam buku pelajaran sejarah untuk SMU pun tidak banyak perubahan, hanya ada sedikit tambahan, misalnya alasan timbulnya peristiwa PRRI dihubungkan dengan pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden. Dalam suplemen sejarah bagi guru-guru yang disusun oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), pada draf pertama dimasukkan pemberontakan di daerah-daerah, namun kemudian bab ini dihilangkan, karena tidak mungkin menyatukan berbagai peristiwa pergolakan di Tanah Air dalam satu bab. Masing-masing peristiwa itu perlu dilihat secara tersendiri, kasus per kasus, tidak bisa disamaratakan. Asvi berpendapat, yang mendesak dalam pelurusan sejarah nasional, di samping penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang kontroversial dalam sejarah Indonesia, adalah upaya untuk mengubah sudut pandang historis. Dengan kata lain, perlu dilakukan demiliterisasi sejarah Indonesia. (nal) ***Asvi Warman Adam, peneliti LIPI, doktor sejarah dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. Sumber: Kompas, Selasa, 22 Agustus 2000 | |||||||
| Copyright © 2000 |
