Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

  perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa

 rubrik
  home
garis
  artikel
garis
  biografi
garis
  historiografi
garis
  gallery
garis
  historia
garis
  link
garis
  about us
garis
  kontak
garis
  buku tamu
 
 
 
KOLOM

Asvi Warman Adam
Tionghoa di Kanvas Raksasa


BIASANYA komunitas Tionghoa dibahas tersendiri. Kini keunikan peran mereka dilukiskan dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Terlepas dari beberapa kekurangan, buku ini karya monumental. Benny G.Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik, (kata pengantar Daniel S.Lev) Jakarta: Elkasa, 2003, 1137 halaman.

Semasa Orde Baru terjadi kontradiksi. Di dalam negeri, studi sosial- politik tentang masyarakat Tionghoa ditabukan, di luar negeri cukup banyak buku tentang etnis Tionghoa yang ditulis ahli Indonesia. Biasanya kajian tersebut berupa monografi, terfokus kepada komunitas itu sendiri secara khusus dalam periode tertentu dan terpisah dari konteks masyarakat Indonesia lainnya.

Sekarang baru terbit buku yang membahas peran dan posisi unik etnis Tionghoa seiring perjalanan panjang sejarah Indonesia. Periodenya sangat panjang (longue durée), diawali dengan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunnan, kedatangan orang Tionghoa mulai abad IX yang akhirnya diikuti migrasi besar- besaran dari Tiongkok abad XIX sampai awal abad XX dan berakhir sampai dengan era reformasi.

Buku ini bersifat kronologis tetapi pada setiap fase atau periode terdapat kisah menarik mengenai berbagai aspek. Tentunya kisah tersebut berkenaan dengan status minoritas kelompok ini dan pencarian identitas mereka. Dalam kata pengantarnya Prof Daniel Lev menyinggung soal etnis/kelompok minoritas yang di mana-mana selalu menjadi sorotan bahkan korban (kambing hitam), dianggap sebagai sumber semua keburukan (atau kebaikan). Menurut Lev, ketika pada awal abad XX seorang jurnalis Belanda mencari sebab kemiskinan di Hindia Belanda ternyata yang disalahkan bukan pemerintah kolonial melainkan etnis Tionghoa.

Tidak mengherankan dalam perjalanan sejarah, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran pembunuhan massal atau penjarahan seperti pembantaian di Batavia 1740, pembantaian Tionghoa masa perang Jawa 1825-1930, pembunuhan massal etnis Tionghoa di Jawa 1946-1948, peristiwa rasialis 10 Mei 1963, 5 Agustus 1973, Malari 1974 dan Kerusuhan Mei 1998. Sang penulis sendiri, Benny Setiono, mempunyai kakek yang dibunuh oleh lasykar Hisbullah pada era revolusi dan mereka sekeluarga melarikan diri ke Ceribon lalu ke Jakarta.

Di dalam sejarah suatu peristiwa mempunyai mata rantai yang panjang. Pembantaian etnis Tionghoa di Batavia 1740 melahirkan gerakan perlawanan dari etnis Tionghoa yang bergerak di beberapa kota di Jawa Tengah yang dibantu pula oleh etnis Jawa. Pada gilirannya ini mengakibatkan pecahnya kerajaan Mataram. Demikian pula PP 10 tahun 1959 yang melarang orang asing (Tionghoa) untuk berdagang eceran di daerah di luar ibukota propinsi dan kabupaten mempunyai dampak yang luas terhadap distribusi barang yang pada pada akhirnya menjadi salah satu sebab keterpurukan ekonomi menjelang tahun 1965. Kerusuhan Mei 1998 yang mendorong eksodus ribuan warga Tionghoa ke luar negeri secara permanen atau sementara sesungguhnya memiliki ekses mendalam bagi pemulihan ekonomi nasional. Memang semuanya menjadi lebih kentara kalau dilihat pada skala sejarah dengan perspektif longue durée.

Pesan pertama yang disampaikan buku ini bahwa sebelum kedatangan bangsa Belanda, hubungan antara etnis Tionghoa dengan penduduk setempat berlangsung harmonis. Kedua, kolonialis Belanda kemudian memanfaatkan komunitas Tionghoa ini sebagai "broker" untuk kepentingan ekonomi di tanah jajahan, sehingga menyebabkan citra kelompok ini di mata pribumi menjadi kurang sedap. Orang awam menganggap kelompok etnis ini sebagai warganegara (golongan Timur Asing) yang lebih tinggi kedudukannya dari bumiputra, prakteknya tidak demikian.

Kebangkitan nasionalisme di Hindia Belanda awal abad ini tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi pada komunitas Tionghoa. Tanggal 17 Maret 1900 terbentuk di Batavia Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang mendirikan sekolah-sekolah (jumlahnya 54 buah tahun 1908 dan mencapai 450 sekolah tahun 1934). Inisiatif ini diikuti oleh etnis lain, seperti keturunan Arab yang mendirikan Djamiat-ul Chair meniru model THHK. Pada gilirannya hal ini menyadarkan priyayi Jawa tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda sehingga dibentuklah Budi Utomo.

Berdirinya sekolah Tionghoa itu mendorong berkembangnya pers dan sastra Melayu Tionghoa. Maka dalam waktu 70 tahun telah dihasilkan 3000 buku, suatu prestasi yang luar biasa bila dibandingkan dengan sastra "tinggi" yang dihasilkan angkatan pujangga baru, angkatan 45, 66 dan pasca 66 yang tidak seproduktif itu. Dengan demikian komunitas ini telah berjasa dalam mengembangkan satu register bahasa Indonesia, sebuah bahasa yang tampaknya pada situasi multikrisis saat ini barangkali satu-satunya modal dasar bangsa yang masih utuh dan berkembang baik.

Tahun 1909 di Buitenzorg (Bogor) Sarekat Dagang Islamiyah didirikan oleh RA Tirtoadisuryo mengikuti model Siang Hwee (kamar dagang orang Tionghoa) yang dibentuk tahun 1906 di Batavia. Bahkan pembentukan Sarekat Islam (SI) di Surakarta tidak terlepas dari pengaruh asosiasi yang lebih dulu dibuat oleh warga Tionghoa. Pendiri SI, Haji Samanhudi, pada mulanya adalah anggota Kong Sing, organisasi paguyuban tolong-menolong orang Tionghoa di Surakarta. Samanhudi juga kemudian membentuk Rekso Rumekso yaitu Kong Sing-nya orang Jawa.

Pemerintah kolonial Belanda makin kuatir karena Sun Yat Sen memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok, Januari 1912. Organisasi Tionghoa yang pada mulanya berkecimpung dalam bidang sosial-budaya mulai mengarah kepada politik. Tujuannya menghapuskan perlakukan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam bidang pendidikan, hukum/peradilan, status sipil, beban pajak, hambatan bergerak dan bertempat tinggal. Dalam rangka pelaksanaan Politik Etis, pemerintah kolonial berusaha memajukan pendidikan, namun warga Tionghoa tidak diikutkan dalam program tersebut. Padahal orang Tionghoa membayar pajak ganda (pajak penghasilan dan pajak kekayaan). Pajak penghasilan diwajibkan kepada warga pribumi yang bukan petani. Pajak kekayaan (rumah, kuda, kereta, kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga) dikenakan hanya bagi Orang Eropa dan Timur Asing (termasuk orang etnis Tionghoa). Hambatan untuk bergerak dikenakan bagi warga Tionghoa dengan adanya passenstelsel. Sejak pembantaian Tionghoa di Batavia tahun 1740, orang Tionghoa tidak dibolehkan bermukim di sembarang tempat. Aturan Wijkenstelsel ini menciptakan pemukiman etnis Tionghoa atau pecinan di sejumlah kota besar di Hindia Belanda.

Target pemerintah kolonial untuk mencegah interaksi pribumi dengan etnis Tionghoa melalui aturan passenstelsel dan Wijkenstelsel itu ternyata ada hikmahnya itu menciptakan konsentrasi kegiatan ekonomi orang Tionghoa di perkotaan. Ketika perekonomian dunia beralih ke sektor industri, orang-orang Tionghoa ini yang paling siap dengan spesialisasi usaha makanan-minuman, jamu, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, pemintalan, batik, kretek dan transportasi.

Sebetulnya pada era kolonial kelompok Tionghoa ini juga pernah berjuang, baik sendiri maupun bersama etnis lain, melawan Belanda di Jawa dan di Kalimantan. Bersama etnis Jawa, kelompok ini berperang melawan VOC tahun 1740-1743. Di Kalimantan Barat, komunitas Tionghoa yang tergabung dalam "Republik" Lanfong berperang dengan pasukan Belanda pada abad XIX. Pada masa revolusi tahun 1945-an kita menyaksikan perjuangan Mayor John Lie yang menyelundupkan barang- barang ke Singapura untuk kepentingan pembiayaan Republik.

Buku ini bukan hanya menuturkan peristiwa tetapi berkisah tentang riwayat tokoh Tionghoa yang menonjol dalam sejarah Nusantara. Beberapa orang kapiten Tionghoa yang diangkat Belanda sebagai pemimpin komunitas ternyata juga telah berjasa bagi masyarakat. So Beng Kong dan Phoa Beng Gan membangun kanal di Batavia. Di Yogyakarta, Kapten Tionghoa Tan Jin Sing sempat menjadi Bupati Yogyakarta. Pada bidang bisnis beberapa nama yang terkenal di antaranya konglomerat Oei Tiong Ham. Ia beristri 8 dan mempunyai anak 26 orang. Menurut ketentuan di Hindia Belanda, anak-anaknya akan memperoleh warisan yang merata. Karena ia menyadari tidak semuanya putranya cakap mengelola perusahaannya, maka di Singapura ia membuat wasiat dengan menunjuk 9 dari 26 anaknya jadi pewaris kerajaan bisnisnya. Di Medan tampaknya warga setempat mengetahui kedermawanan Tjong A Fi. Rasa hormatnya terhadap Sultan Deli Makmun Al Rasyid diwujudkannya pengusaha Tionghoa ini dengan menyumbang sepertiga dari pembangunan Mesjid Raya Medan. Selain itu ada pula tokoh lain seperti Liem Koen Hian yang meninggal dalam status sebagai warganegara asing, padahal ia ikut merancang UUD 1945. Tidak semua tokoh Tionghoa itu memiliki reputasi bagus, ada pula kisah Oei Tamba jutawan kriminal yang dihukum gantung tahun 1851 di tempat yang kini menjadi Taman Fatahillah Jakarta.

Topik sangat penting

Buku ini membicarakan masalah yang sangat berharga. Persoalan yang mendasar menjelang dan setelah Indonesia merdeka adalah proses pembentukan bangsa. Dalam hal ini tentu relevan sekali, pembahasan kedudukan dan posisi etnis Tionghoa dalam bangsa ini. Sejak awal sudah ada perdebatan tentang konsep integrasi dan asimilasi. Menurut yang pertama, etnis Tionghoa itu tetap eksis meskipun sudah menjadi bagian bangsa Indonesia (bhinneka tunggal ika), sedangkan berdasar pandangan yang kedua, etnis Tionghoa itu membaur menjadi satu bangsa Indonesia.

Tiada gading yang tidak retak. Seyogianya penulis menjelaskan lebih awal tentang istilah/konsep Tionghoa yang digunakan dalam buku ini secara konsisten dan tanpa batas waktu. Mengapa tidak dipakai istilah Cina, misalnya. Karena Tionghoa di sini mengacu bukan saja kepada orang Tionghoa di Indonesia tetapi warga Tiongkok (RRC) dan Taiwan (hal 14). Selain itu terdapat ungkapan yang meletup-letup seperti, "kerakusan Sultan Sambas", "oportunis Madura Cakraningrat IV", "Amangkurat II hidung belang", "PRRI/Permesta pengkhianat bangsa", "arogansi Habibie".

Pada daftar kepustakaan ada buku yang tercantum nama penulis dan penerbitnya, namun tidak terdapat judul buku. Hal-hal itu tentu perlu dirapikan pada cetakan berikutnya. Perbaikan mendatang sebaiknya didasarkan pada konsep "relevansi dan signifikansi". Hanya fakta yang relevan yang dimasukkan. Meskipun relevan, suatu cerita bisa diabaikan bila tidak signifikan maknanya dalam sejarah. Apalagi kalau itu berasal dari sumber yang kurang sahih.

Terlepas dari kekurangan di atas, buku yang monumental ini patut didiskusikan secara luas baik di kalangan Tionghoa maupun non- Tionghoa. Persoalan ini sangat penting dalam menakar kembali nasionalisme kita yang kini mulai bergeser makna dan wujudnya.

Asvi Warman Adam, peneliti LIPI, doktor sejarah dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.

Sumber: Gatra, No 32, tahun IX, 28 Juni 2003



Kembali

 
Copyright © 2000